Khittah NU Belum Dilaksanakan dengan Baik

Khittah Nahdlatul Ulama (NU) merupakan hasil pemikiran ulama NU, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai konsep yang paripurna. Akan tetapi, di dalam penerapannya masih mengalami banyak kendala yang ujung-ujungnya merugikan NU itu sendiri. Visi dan misi kemasyarakatan dan keagamaan, sebagaimana tertuang dalam qonun asasi dan AD/ART organisasi, banyak terabaikan.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Banyuwangi, K.H. Masykur Ali menyampaikan pandangan-pandangannya. Menurut Pak Masykur, demikian beliau dipanggil, sampai kapan pun NU tidak boleh meninggalkan tiga landasan pokok perjuangannya, yaitu qonun asasi, AD/ART, dan khittah NU.

Khusus mengenai Khittah NU, Pak Masykur menyebut kalau itu merupakan ikhtiyar pemikiran yang luar biasa dari para kiai sepuh NU. Adanya pertentangan terkait penafsiran dan praktek di lapangan, sebenarnya bukan terletak pada kekurangan konsep khittah tersebut. Akan tetapi, lebih dikarenakan karena kurang sempurnanya dalam penerapan. “Harus kita akui khittah NU belum dilaksanakan secara baik,” ujarnya.

Menurut pengasuh pondok pesantren (Ponpes) Ibnu Sina ini, kekurangsempurnaan penerapan Khittah NU tersebut, dikarenakan adanya ketimpangan dalam pemahaman pengurus dan warga NU terhadap khittah NU itu sendiri. Hal ini akibat kurangnya sosialisasi dan pendalaman terhadap konsep khittah NU tersebut. “Di forum-forum yang di selenggarakan oleh NU, khususnya di Banyuwangi, permasalahan khittah NU dan penerapannya, tidak mendapatkan porsi yang memadai,” ungkapnya.

Khittah NU yang seharusnya menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi warga NU, baik secara individu maupun organisasi, menurut Pak Masykur masih sebatas wacana. Masih menjadi perbincangan, bukan perbuatan. “Khittah NU baru dibuka kalau terjadi pertentangan saja,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kader-kader NU yang banyak berkiprah di politik praktis, Pak Masykur menjawab dengan tegas bahwa itu tidak ada larangan bagi kader-kader NU untuk terlibat dalam urusan politik praktis. Asalkan, pada saat meraih kedudukan yang diinginkan tidak melupakan NU. Apapun pilihan kendaraan politiknya, itu bukan soal. “Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rasanya tidak mungkin kita melepaskan diri dari urusan politik. Bagi mereka yang memiliki potensi dan kapasitas, NU tidak melarang. Yang penting, loyalitas terhadap NU harus melebihi loyalitas terhadap partai,” tegasnya.

Mengaikhiri wawancara, Pak Masykur berpesan, di bidang apapun warga NU berperan harus tidak meninggalkan visi-misi NU dalam membangun masyarakat. Bahwa NU hadir untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dakwah agama, dan sosial (PEDAS), itu tidak boleh ditawar lagi. “NU hadir bukan untuk segelintir pengurusnya saja. Akan tetapi untuk masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.

http://www.nubanyuwangi.or.id